Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bojonegoro-Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro mengikuti Menghadiri sebagai peserta Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya – Jumat (25/02/2022)

Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ini dilaksanakan pada hari Kamis - Jumat, tanggal 24 - 25 Februari 2022, bertempat  di Hotel Best Western Papilio Hotel, dengan panitita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dengan jumlah sekitar 100 peserta. Pemateri dari Polda Jatim, Kementerian Agama, Kodam V Brawijaya, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jatim.

Penyampaian materi pertama dalam Rapat Koordinasi ini disampaikan oleh Perwakilan Oleh Polda Jatim Bpk.  dengan tema Update Penyusunan Peta Potensi Konflik Sosial Jatim Tahun 2022. Konflik yang diperkirakan akan panas ; pilkades 2024 yang sudah mulai panas mulai tahun ini, salah satunya ada faktor eksternal konflik yang berasal dari pihak pihak yang bisa membuat kisruh didalam proses menuju ataupun saat pemilihan tersebut, dengan kata lain adanya kepentingan dari penunggang lain, yang sebagian besar kontra dengan pemerintah. Sedangkan dari sisi penanganan konflik, ada upaya upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, cegah (pra-konflik), penghentian (konflik), dan pemulihan (pasca-konflik). Beliau menambahkan, Kunci dari ketiga upaya tersebut adalah sinergitas, karena hal tersebut adalah kunci dari jaringan yang dapat mempermudah kita semua. Sehingga, rekomendasi dari kami sebagai pihak kepolisian untuk memperkuat sinergitas adalah memanfaatkan serta memperkuat peran kominda serta 3 pilar desa sebagai upaya pelaporan apabila terjadi suatu yang dapat menimbulkan konflik dapat dilaporkan dengan cepat, sehingga akan mempercepat tindakan pencegahan konflik.

Kemudian materi kedua disampaikan oleh Kodam V Brawijaya Jawa Timur pada Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dibawakan oleh Asintel Kasdam V Brawijaya, Beliau menjelaskan bahwa Dari apa yang pernah menjadi pengalaman kami, faktor yang mendukung terjadinya konflik sosial dan terbentuknya pemahaman radikalisme kedepannya akan terus berkembang dengan ragam yang makin banyak. Sehingga menurut kami tidak jauh berbeda dengan pihak kepolisian, kunci untuk mengatasi konflik sosial adalah sinergitas dan koordinasi. Setiap instansi terkait setidaknya memberikan kontribusi atas informasi informasi yang mampu menjadi potensi konflik. Kemudian kami juga menambahkan mengenai penguatan kelembagaan dan tokoh agama dan masyrakat, karena tokoh tokoh tersebut berperan sebagai jembatan langsung kepada masyarakat.

Hari kedua kegiatan, Materi disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jatim., Ibu Ida Tri Yuliati, dengan tema Upaya Pencegahan Dan Penanganan Konflik Terkait Perlindungan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial. Jawa timur ini mempunyai potensi yang luar biasa, dengan komposisi pria dan wanita lebih banyak wanitanya, dan 24,85 % dari kelompok wanita tsb adalah anak anak. Data data dari kami menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pelaporan kasus kekerasan wanita dan anak, hal ini menunjukkan bahwa mulai meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa ada instansi yang menaungi tentang kekerasan anak dan wanita yaitu dinas P3A, dan juga menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk merespon serta menindaklanjuti kasus kekerasan wanita dan anak.

Di tahun 2020, kementerian PPPA mempunyai 2 fungsi baru, yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Fungsi yang kedua yaitu penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan internasional. Perlu jaminan keamanan dan kesehatan bagi korban dan pendamping saat mengakses keadilan hukum dan pemulihan psikologinya.

Kemudian Materi berikutnya disampaikan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Awinullah, SHI.,MH. Beliau memaparkan bahwa Jawa Timur memiliki diversifikasi sosio kultur yang tinggi, sehingga tidak kaget jika sering terjadi konflik berlatar agama ataupun rumah ibadah. Konflik rumah ibadah ini biasanya terdiri dari dua varian, yaitu dari internal pengurus rumah ibadah maupun eksternal, yaitu adanya pengaruh dari masyarakat penganut kepercayaan lain, dimana faktor eksternal ini yang sering memicu terjadinya konflik rumah ibadah. Seringkali juga konflik disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara tokoh agama tsb dengan masyarakat sekitar.

Acara Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik ini diakhiri dengan kegiatan Sholat Jumat Berjamaah.